Archive for July, 2011

Jul22

Manajemen kerjasama antar daerah

REGIONALISASI DAN MANAJEMEN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Ringkasan Disertasi

Hardi Warsono
hardie_wsn@yahoo.com

PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS GADJAHMADA
YOGYAKARTA
2009

Tata penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak secara eksplisit memberikan tempat yang tegas pada pengurusan permasalahan regional. Hal ini nampak pada dua fenomena berikut. Pertama, pembagian wilayah administratif di Indonesia tidak secara eksplisit menunjukkan pengurusan wilayah antar kabupaten / kota. Undang-undang tersebut dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah (pasal 2 ayat (1)). Kedua, kurangnya tempat bagi penyelenggaraan pembangunan lintas kabupaten/kota ini juga diperkuat dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) baru yang juga diundangkan tahun 2004. Penjelasan Undang-Undang RI No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); Pasal 2 ayat (4) huruf a, tentang pelaku pembangunan mempertegas isu tersebut. Yang dimaksud dengan “pelaku pembangunan“ adalah Pemerintah (Pusat, Provinsi, kabupaten dan Kota), dunia usaha dan masyarakat. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, mekanisme perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang dalam sistem perencanaan pembangunan dengan perundangan tersebut hanya dilakukan pada tingkat kelurahan, kecamatan, dan Forum SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) baik tingkat kabupaten / kota maupun Provinsi. Aturan tersebut tidak secara jelas memberikan tempat bagi forum perencanaan pembangunan kewilayahan yang berada pada lebih dari satu wilayah kabupaten / kota dalam satu wilayah provinsi. Sementara itu banyak isu kewilayahan mendesak untuk terus diselesaikan melalui mekanisme koordinasi dan kerjasama antar daerah yang berdekatan.

Selengkapanya…

Jul13

Kerjasama provinsi antar negara

Konsep Kerjasama Daerah Antar Negara dalam Kerangka Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan

Dr. Slamet Rosyadi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, UNSOED Purwokerto
Email: slametrosyadi@yahoo.com

Kerjasama Selatan-Selatan antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sri Lanka yang dimediasi oleh ART-Gold UNDP merupakan contoh baik dari implementasi otonomi daerah. Di saat daerah-daerah lain menghadapi kendala kerjasama antar daerah dan sibuk berkompetisi satu sama lain untuk membangun daerahnya, Provinsi Gorontola telah melangkah lebih maju dengan membangun kerjasama internasional dengan Provinsi Selatan Sri Lanka. Kerjasama yang dikembangkan mencakup bidang-bidang penting seperti: pendidikan, pertanian, dan kesehatan. Gorontalo mempelajari sistem pendidikan gratis dari Sri Lanka, sementara Sri Langka belajar tentang pengembangan komoditas jagung. Gorontalo tertarik untuk belajar sistem pendidikan gratis karena Sri Lanka meskipun miskin tetapi sukses dalam mengembangkan pendidikan gratis untuk semua kalangan masyarakat. Sedangkan Sri Lanka tertarik mempelajari pengelolaan jagung karena Gorontalo mampu memproduksi jagung hingga menembus pasaran internasional dan tentunya berdampak positif terhadap kesejahteraan petaninya. Terbangunnya kerjasama dua provinsi bukanlah perkara mudah.

Selengkapnya…

(Setelah mengunduh artikel, mohon komentar anda di bawah ini… Terimakasih!)

Jul11

E-voting

PROSPEK DAN TANTANGAN PENERAPAN E-VOTING DI INDONESIA

Ali Rokhman
Program Pascasarjana Ilmu Administrasi
Universitas Jenderal Soedirman
alirokhman@unsoed.ac.id

Sebagai salah satu negera yang menganut paham demokrasi, Indonesia dituntut untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur dan adil serta memenuhi asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Disamping memenuhi asas-asas tersebut, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), hasil suatu pemilihan umum juga dituntut untuk dapat segera diketahui hasilnya. E-Voting menjanjikan informasi hasil pemilu dapat diperoleh dengan cepat dan realtime melalui penggunaan TIK dalam proses pengiriman dan penghitungan suara. Penerapan e-voting di Indonesia telah dimulai di Kabupaten Jembrana untuk pemilihan kepala dusun. Sedangkan untuk skala yang lebih luas yakni untuk pemilihan kepala daerah sampai pemilihan presiden, e-voting belum pernah diterapkan. Oleh karena itu paper ini membahas prospek dan tantangan e-voting jika diterapkan di Indonesia untuk skala yang lebih luas dan membandingkannya dengan negara-negara yang telah menerapkan e-voting baik negara maju maupun negara berkembang.

Selengkapnya…

Jul05

Mengelola aparatur

Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik di Indonesia:

Pengantar Pengembangan Model MSDM Sektor Publik

Jusuf Irianto

FISIP Universitas Airlangga

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan salah satu instrumen penting bagi organisasi dalam mencapai berbagai tujuannya. Bagi sektor publik, tanggung jawab besar birokrasi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) aparatur yang profesional dan kompeten. Dalam konteks reformasi birokrasi, MSDM merupakan salah satu pilar perbaikan di samping aspek kelembagaan dan sistem (lihat Kompas edisi 06 Juni 2011). Utilisasi SDM aparatur secara efektif dan efisien menjadi fungsi utama MSDM bagi birokrasi mulai dari perencanaan hingga tahap terminasi SDM.

Sebagaimana terdapat dalam berbagai literatur manajemen, pencapaian tujuan organisasi secara manajerial diawali dengan fungsi perencanaan (Ivancevich et al, 2004:66-87). Keterlibatan aparatur dalam perencanaan memiliki peran signifikan terutama berkaitan dengan sikap dan perilakunya. Seperti telah diidentifikasi oleh Boyne & Gould-Williams (2003), sikap aparatur yang terlibat dalam perencanaan berperan penting bagi pencapaian kinerja organisasi sektor publik di samping adanya pengaruh sejumlah variabel teknis lainnya. Jika dalam tahap perencanaan SDM bermutu memiliki peran penting dalam mencapai target yang ditetapkan, maka proses manajerial birokrasi selanjutnya dalam bentuk pengarahan, pelaksanaan, dan evaluasi pun harus didukung oleh aparat yang bermutu.

Selengkapnya…

Jul04

Otonomi: demokrasi vs efisiensi?

HUBUNGAN PUSAT-DAERAH:

ANTARA EFISIENSI ADMINISTRASI DAN DEMOKRATISASI LOKAL


Hanif Nurcholis

FISIP Universitas Terbuka, Email: hanif@ut.ac.id

 

Hubungan pusat-daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terkait dengan kebijakan desentralisasi dalam arti devolution of power. Dalam sistem negara kesatuan, unitary, kebijakan desentralisasi ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini berbeda dengan sistem federal, yang tidak memerlukan kebijakan desentralisasi dari pusat karena sejak awal negara bagian, state, sudah mempunyai wewenang yang otonom bahkan pada awalnya adalah sebuah negara yang berdaulat. Karena desentralisasi menjadi komptensi pusat maka sempit luasnya otonomi daerah juga ditentukan oleh politik hubungan pusat-daerah.

Dalam kasus negara modern Indonesia, kebijakan desentralisasi dimulai pada 1903 dengan diundangkannya Decentralisatie Wet 1903. Sejak saat ini pemerintah pusat membentuk local government, pemerintahan daerah, yang sebelumnya hanya ada pemerintahan pusat dengan satuan pemerintahan hirarkis cabang pemerintah pusat pada wilayah-wilayah negara. Pada masa pemerintahan bala tentara Jepang pemerintahan daerah dibubarkan. Akan tetapi, Jepang menghidupkan kembali dewan-dewan daerah menjelang kekalahannya.

Selengkapnya

Makalah/tulisan yang dimuat dalam situs ini adalah tanggungjawab penulisnya,
dan tidak mencerminkan pendapat organisasi.
Follow us Facebook Twiter Flickr YouTube RSS