Otonomi: demokrasi vs efisiensi?

HUBUNGAN PUSAT-DAERAH:

ANTARA EFISIENSI ADMINISTRASI DAN DEMOKRATISASI LOKAL


Hanif Nurcholis

FISIP Universitas Terbuka, Email: [email protected]

 

Hubungan pusat-daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terkait dengan kebijakan desentralisasi dalam arti devolution of power. Dalam sistem negara kesatuan, unitary, kebijakan desentralisasi ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini berbeda dengan sistem federal, yang tidak memerlukan kebijakan desentralisasi dari pusat karena sejak awal negara bagian, state, sudah mempunyai wewenang yang otonom bahkan pada awalnya adalah sebuah negara yang berdaulat. Karena desentralisasi menjadi komptensi pusat maka sempit luasnya otonomi daerah juga ditentukan oleh politik hubungan pusat-daerah.

Dalam kasus negara modern Indonesia, kebijakan desentralisasi dimulai pada 1903 dengan diundangkannya Decentralisatie Wet 1903. Sejak saat ini pemerintah pusat membentuk local government, pemerintahan daerah, yang sebelumnya hanya ada pemerintahan pusat dengan satuan pemerintahan hirarkis cabang pemerintah pusat pada wilayah-wilayah negara. Pada masa pemerintahan bala tentara Jepang pemerintahan daerah dibubarkan. Akan tetapi, Jepang menghidupkan kembali dewan-dewan daerah menjelang kekalahannya.

Selengkapnya