Tentang kami

Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) didirikan pada hari Sabtu, 26 Maret 2011, di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari sebelumnya telah dilakukan simposium nasional yang dibuka oleh MenPAN-RB. Deklarasi dilakukan oleh 33 orang dosen dari 16 perguruan tinggi (info lengkap lihat halaman “Visi Kami”).

Untuk kepengurusan yang pertama (2011-2013) sekretariat bertempat di

Kantor Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISE UNY, Jogjakarta 55821. Telp. 0274-586168 ext. 241.  Email: sekjen@asian.or.id atau samodra@ugm.ac.id.

Sekretariat akan pindah mengikuti kedudukan Ketua atau Sekjen pengurus periode berikutnya.

Untuk mengetahui sekelumit sejarah kami, lihat beberapa berita tentang pembentukan AsIAN berikut:

 

http://www.uny.ac.id/banner/event/simposium-nasional-ilmuwan-administrasi-negara-untuk-indonesia

Situs ini berisi leaflet undangan penyelenggaraan simposium dan pembentukan asosiasi.

 

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/03/21/80798/Banyak-Persepsi-Keliru-di-Bidang-Administrasi-Negara

21 Maret 2011 | 10:55 wib

Banyak Persepsi Keliru di Bidang Administrasi Negara

Yogyakarta, CyberNews. Guna meneguhkan kembali apa sebenarnya sumbangan pemikiran yang dapat disampaikan oleh para dosen, peneliti dan ilmuwan dalam bidang administrasi negara terhadap persoalan-persoalan bangsa Indonesia dewasa ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) UNY menggelar simposium nasional “Ilmuwan Administrasi Negara untuk Indonesia” pada hari Jumat dan Sabtu (25-26/3) di ruang Ki Hajar Dewantara FISE UNY kampus Karangmalang, Yogyakarta.

Menurut Dekan FISE UNY, Sardiman AM MPd didampingi ketua pelaksana simposium Argo Pambudi MSi mengatakan, dewasa ini bidang tersebut sering disalahkaprahkan dan diambil alih oleh ranah hukum maupun politik dan banyak pula pengertian melenceng serta persepsi yang keliru tentang bidang tersebut.

Karena itulah melalui simposium ini akan ditegaskan kembali bahwa bidang kajian ilmu adminstrasi negara itu menjangkau persoalan-persoalan yang tidak saja terkait dengan bidang birokrasi, melainkan juga terkait dengan persoalan kebijakan dan manajemen publik, baik pada tingkat mikro maupun makro global.

“Pelanggaran terhadap ketentuan membuat KTP bagi warga negara yang telah berusia 17 tahun, pelanggaran terhadap ketentuan pembuatan paspor dan sebagainya, lebih sering disebut sebagai persoalan hukum daripada sebagai persoalan administrasi negara,” katanya.

Simposium ini nantinya akan membahas 42 makalah yang disampaikan oleh para pakar administrasi negara dari 16 kampus di Indonesia itu juga bakal menjadi pelopor berdirinya Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia sebagai forum komunikasi para ilmuwan dan pengajar yang berminat dalam pengembangan wawasan akademis ilmu administrasi negara.

( Bambang Unjianto / CN14 / JBSM )

 

http://www.uny.ac.id/berita/UNY/menpan-ri-akan-membuka-simposium-nasional-administrasi-negara

MENPAN RI AKAN MEMBUKA SIMPOSIUM NASIONAL ADMINISTRASI NEGARA

25 March, 2011 – 11:21 by lena

 

Menpan RI,    E.E. Mangindaan,  Jumat (25/3) siang pukul 13.00 akan membuka Simposium Nasional Ilmuwan Administrasi Negara Untuk Indonesia,  yang diselenggarakan Program Studi (prodi) Administrasi Negara FISE UNY. Acara yang diselenggarakan selama 2 hari akan di hadiri Ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, antarala lain UGM, UNDIP, UNSUD, STIA Bengkulu, Universitas Mulawarman Samarindanda, Universitas Andalas Padang, bahkan dari University of Malaya.
Menurut ketua Panitia, Argo Pambudi MSi, simposium bertujuan untuk meningkatkan eksistensi dan peran Ilmu Administrasi Negara dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa Indonesia dewasa ini, dan ikut serta dalam upaya pembenahan persoalan internal disiplin ilmu Administrasi Negara . Simposium akan diisi Keynote Speaker, Ketua LAN RI, Dr. Asmawi Rewansyah,MSc dan presentasi makalah dari berbagai ilmuwan yang hadir pada kesempatan simposium. Selain itu, pada Sabtu, diakhir acara akan diadakan Musyawarah dan Pembentukan Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara.
Dalam siaran persnya, Menpan berharap dukungan dunia akademis terhadap proses reformasi birokrasi sangat dibutuhkan untuk melakukan perubahan ke dalam paradigma governance. Dukungan tidak hanya sekedar sebagai Observer dan Komentator, tetapi lebih jauh memberikan saran yang konkrit bagi perubahan birokrasi pemerintahan yang lebih baik. Dukungan konkrit ini penting mengingat reformasi birokrasi memerlukan proses dengan waktu yang panjang, dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan perlu katahanan yang luar biasa. Semoga kegiatan simposium ini dapat memberikan masukan berharga kepada kita semua serta memberikan berkotribusi positif dalam mewujudkan agenda besar kita bersama menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi dan terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. (lensa)

= = = = =

Note:

Kedaulatan Rakyat tgl 26 Maret 2011 di hal. 21 memberitakan pembukaan simposium dan musyawarah tersebut oleh Ketua LAN mewakili MenPAN. Sedangkan di hal. 15 dimuat artikel pak Argo Pambudi, Ketua Panitia. Sayang berita dan artikel ini tidak dapat dilacak di internet.

 

http://www.uny.ac.id/berita/UNY/asosiasi-ilmuwan-administrasi-negara-asian-terbentuk-di-uny

ASOSIASI ILMUWAN ADMINISTRASI NEGARA (ASIAN) TERBENTUK DI UNY

2 April, 2011 – 07:29 by lena

“Pada hari ini Sabtu 26 Maret 2011 di Universitas Negeri Yogyakarta, kami para Ilmuan Administrasi Negara dari seluruh Indonesia bersepakat untuk berhimpun dalam organisasi yang bernama Asosiasi Ilmuan Administrasi Negara (ASIAN). Melalui himpunan ini kami akan memperkembangkan ilmu kami dan mendidik masyarakat serta pemerintah sehingga sistem pengelolaan Negara kita pada khususnya dan dunia pada umumnya menjadi semakin baik” itulah isi deklarasi  Ilmuan Administrasi Negara yang dibacakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (FISE UNY) dalam acara Simposium Nasional Ilmuwan Administrasi Negara, Jumat (25-26/3). Deklarasi  dibacakan oleh Dr. Samudra Wibawa,  panitia simposium, yang juga dosen Fisipol UGM,  dan kemudian ditandatangani  oleh peserta simposium yang berasal dari berbagai kota antara lain  Padang, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Purwokerto, Semarang , Surakarta, Yogyakarta, dan Kualalumpur,  diruang Ki Hajar Dewantara FISE UNY.  Pada kesempatan tersebut juga disepakati kepengurusan akan dilengkapi oleh Tim Formatur yang diketuai oleh Argo Pambudi, MSi, dosen prodi Administrasi Negara , sekaligus ketua panitia Simposium Nasional. Tim formatur diberi kesempatan selama sebulan untuk menyusun kepengurusan tersebut.
Menurut Samudra, yang juga dosen tamu di prodi Admistrasi Negara FISE UNY, Himpunan ini merupakan wadah alternatif bagi Ilmuwan administrasi  Negara untuk memberikan sumbangsihnya bagi terciptanya kondisi kehidupan yang semakin baik di Indonesia khususnya dan seluruh dunia pada umumnya. Keinginan untuk mendirikan wadah ini, dilatarbelakangi masih besarnya masalah Negara  yang melekat di dalam masyarakat dan pemerintah yang meliputi penataan birokrasi, kebijakan publik dan pemerintahan lokal. Secara umum reformasi birokrasi belum berhasil  mengingat birokrasi masih tambun, belanja untuk birokrasi/pemerintah masih jauh lebih besar dibanding belanja untuk masyarakat. Masalah lainnya terkait dengan pemerintahan daerah bahwa musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) belum berjalan sesuai harapan. Masyarakat kebanyakan tidak mampu terlibat di dalamnya, cenderung apatis, sehingga pemerintah lokal mengulang-ulang rencana yang pernah dibuatnya tanpa melakukan evaluasi yang komprehensif. (eko/ls)

 

http://www.uny.ac.id/berita/fise/ilmuwan-administrasi-negara-deklarasikan-asian-asosiasi-ilmuwan-adminsitrasi-negara

ILMUWAN ADMINISTRASI NEGARA DEKLARASIKAN ASIAN (ASOSIASI ILMUWAN ADMINSITRASI NEGARA)

7 April, 2011 – 09:04 by nur

 

“Sabtu (26/3) di Universitas Negeri Yogyakarta, kami para Ilmuan Administrasi Negara dari seluruh Indonesia bersepakat untuk berhimpun dalam organisasi yang bernama Asosiasi Ilmuan Administrasi Negara (ASIAN). Melalui himpunan ini kami akan memperkembangkan ilmu kami dan mendidik masyarakat serta pemerintah sehingga sistem pengelolaan Negara kita pada khususnya dan dunia pada umumnya menjadi semakin baik” itulah isi deklarasi  Ilmuan Administrasi Negara yang dibacakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (FISE UNY) dalam acara Simposium Nasional Ilmuwan Administrasi Negara, Jumat (25-26/3). Deklarasi yang dibacakan oleh Samudra Wibawa, S.Pd., panitia simposium, tersebut ditandatangani  oleh peserta simposium yang berasal dari berbagai kota yakni  Padang, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Purwokerto, Semarang , Surakarta, Yogyakarta, dan Kualalumpur diruang Ki Hajar Dewantara FISE UNY. Himpunan ini merupakan wadah alternatif bagi Ilmuwan administrasi  Negara untuk memberikan sumbangsihnya bagi terciptanya kondisi kehidupan yang semakin baik di Indonesia khususnya dan seluruh dunia pada umumnya, jelas Samudra saat membacakan kesimpulan akhir Simposium.

Lebih lanjut Samudra memaparkan berdirinya ASIAN dilatarbelakangi masih besarnya masalah Negara  yang melekat di dalam masyarakat dan pemerintah yang meliputi penataan birokrasi, kebijakan publik dan pemerintahan lokal. Secara umum reformasi birokrasi belum berhasil  mengingat birokrasi masih tambun, belanja untuk birokrasi/pemerintah masih jauh lebih besar disbanding belanja untuk masyarakat. Masalah lainnya terkait dengan pemerintahan daerah bahwa musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) belum berjalan sesuai harapan. Masyarakat kebanyakan tidak mampu terlibat di dalamnya, cenderung apatis, sehingga pemerintah lokal mengulang-ulang rencana yang pernah dibuatnya tanpa melakukan evaluasi yang komprehensif.

Upaya yang bisa ditempuh untuk mengatasi masalah kebijakan publik dengan memenuhi norma –norma kebijakan publik seperti democratic governance, win-win solution, social justice (affirmative action, empowerment), keberlanjutan lingkungan hidup, penghormatan terhadap sejarah disamping kepatuhan terhadap konstitusi. Nilai-nilai ini saling beerbenturan karena kebijakan publik sering kali bersifat kompleks, namun konflik nilai ini dapat diminimalkan jika para stakeholders khususnya policy makers  memiliki good will, dan semua stakeholders berpartisipasi dalam keseluruhan siklus kebijakan yang terjaga transparansinya. (Eko)

Makalah/tulisan yang dimuat dalam situs ini adalah tanggungjawab penulisnya,
dan tidak mencerminkan pendapat organisasi.
Follow us Facebook Twiter Flickr YouTube RSS