Visi

 

“Kami adalah ilmuwan administrasi negara Indonesia, bertekad memperkembangkan ilmu kami dan mendidik masyarakat serta pemerintah, sehingga sistem pengelolaan negara kita pada khususnya dan dunia pada umumnya menjadi semakin baik.” Demikianlah visi dari AsIAN yang tertuang dalam deklarasinya pada 26 Maret 2011 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Visi yang resmi akan dirumuskan dalam Musyawarah Nasional ke-2 di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada bulan Pebruari 2012.

Berikut ini dapat disimak pengantar bagi pembentukan asosiasi, deklarasi, dan kesimpulan dari perhelatan di Jogja tersebut. Ketiga dokumen ini memberikan gambaran yang cukup rinci tentang semangat kami, tentang apa yang ingin kami kerjakan untuk Indonesia maupun dunia.

 

Dokumen ke-1:

ASOSIASI ILMUWAN ADMINISTRASI NEGARA

Sebuah Pengantar

Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AIAN) -atau apapun nama yang akan kita putuskan hari ini, jam ini di sini- adalah perkumpulan para pengajar di perguruan tinggi (PT) penyelenggara program studi ilmu administrasi negara (AN), peneliti atau pakar AN yang mau berpikir konsisten. Kita adalah sarjana AN, dikenal sebagai ahli AN atau bekerja di lembaga bernama AN, karena itu berhimpun dalam organisasi yang bernama AN pula.

Kita berhimpun di tengah keberadaan organisasi lain yang mirip, yakni Persadi (Persatuan Sarjana Administrasi Indonesia, dibentuk tahun 1980-an) dan IAPA (Indonesian Association for Public Administration, dibentuk 2010). Berbeda dengan Persadi yang juga beranggotakan sarjana administrasi bisnis, niaga atau manajemen serta praktisi, AIAN ini mengkhususkan diri untuk diisi para pengajar PT penyelenggara program studi AN. Sementara itu dengan IAPA kita berbeda dalam hal, bahwa kita konsisten menyebut diri kita AN, bukan PA. Kita orang Indonesia, yang memiliki, dapat dan mau berbahasa Indonesia.

Kita berpendapat, bahwa penggunaan kata “negara” dalam ilmu AN tidaklah keliru. Istilah AN kiranya memang sepadan dengan PA, namun istilah yang dipilih oleh para perintis disiplin ilmu ini di Indonesia tidaklah salah, pada masa kini tidaklah ketinggalan jaman dan karena itu tidak perlu diganti dengan istilah lain. Administrasi negara tidak sebatas, apalagi identik, dengan pemerintahan atau pengelolaan pemerintah saja. Negara adalah suatu sistem yang berisi pemerintah, warga dan lingkungannya. Ilmu administrasi negara adalah ilmu yang menguraikan, menganalisis dan memberikan petunjuk tentang pengelolaan setiap unsur dari sistem itu dan interrelasi atau interaksi di antara mereka sehingga terwujud kondisi sistem yang terbaik.

Kita berhimpun dengan tujuan untuk memperkembangkan ilmu AN lebih lanjut. Interaksi di antara kita semua akan mendorong kita untuk berkarya lebih kreatif, lebih banyak dan lebih bermutu.  Dalam rangka itu, himpunan akan memfasilitasi para anggota dalam berhubungan dengan berbagai pihak, baik pemerintah, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga-lembaga lain. Kita juga akan membantu anggota mempublikasikan karya mereka, menyelenggarakan seminar, simposium ataupun pelatihan untuk meningkatkan kapasitas intelektual anggota serta untuk mendidik masyarakat dan pemerintah.

Organisasi AIAN dikelola oleh pengurus yang terdiri dari: ketua, sekretaris, bendahara, bagian publikasi, bagian kerjasama dan bagian pelatihan. Hari ini kita susun pengurus tersebut, yang akan bertugas selama dua tahun. Selanjutnya pengurus akan dievaluasi dan diperbaharui dalam musyawarah seperti ini. Sebisa mungkin susunan pengurus dipergilirkan dari satu kota ke kota lain, dan pengurus untuk suatu periode sudah tersusun pada periode sebelumnya. Pembentukan pengurus dilakukan secara demokratis, separtisipatif dan seterbuka mungkin. (Bisa juga pembentukan pengurus kita serahkan sepenuhnya kepada rekan-rekan yang berasal dari suatu kota. Kalau dipergilirkan, pasti tidak perlu “rebutan” sebagaimana orang memperebutkan kursi gubernur, menteri atau presiden.)

Program organisasi dan jabarannya dalam berbagai bentuk kegiatan juga akan dirumuskan secara partisipatif dan terbuka, tidak saja di kalangan pengurus melainkan juga di antara para anggota. Suatu program atau kegiatan akan dibatalkan jika tidak memperoleh dukungan dari para anggota. (Ini dimungkinkan melalui rapat via internet.) Kegiatan utama kita adalah seminar, simposium, publikasi, pelatihan dan kerjasama dengan berbagai pihak sebagaimana telah disebut tadi.

Untuk menopang kegiatannya, pengurus akan berusaha memperoleh pendapatan dari kerjasama dengan berbagai pihak, disamping memungut iuran dari anggota. Besarnya iuran bisa kita tentukan sekarang, bisa juga kita serahkan kepada pengurus pertama nanti. Sebagai imbalan dari iuran tersebut, anggota akan menerima hasil publikasi kita dan dapat menghadiri berbagai kegiatan organisasi dengan biaya yang lebih ringan dari harga yang ditentukan untuk umum.

Demikian pengantar kami, semoga Tuhan memberkati/meridhoi kebersamaan dan amal usaha kita.

Yogyakarta, 26 Maret 2011

Panitia Simposium

Ilmuwan Administrasi Negara untuk Indonesia

 

Dokumen ke-2:

Deklarasi

Pada hari ini, Sabtu 26 Maret 2011, di Universitas Negeri Yogyakarta, kami para ilmuwan Administrasi Negara dari seluruh Indonesia bersepakat untuk berhimpun dalam organisasi yang bernama Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN).    Melalui asosiasi ini kami akan memperkembangkan ilmu kami dan mendidik masyarakat serta pemerintah, sehingga sistem pengelolaan negara kita pada khususnya dan dunia pada umumnya menjadi semakin baik.

Note: Tanda tangan dibubuhkan oleh 33 orang dosen dari 16 perguruan tinggi berikut (urut kemunculannya yang pertama di dokumen):

1.      UNY

2.      UGM

3.      Univ. Andalas Padang

4.      Unisri Surakarta

5.      UT Jakarta

6.      Unsoed Purwokerto

7.      LAN Bandung

8.      Untirta Banten

9.      STIA Bengkulu

10.  Univ. Neg. Padang

11.  Umrah T. Pinang

12.  STIA Asmi Solo

13.  Unsera Banten

14.  ASMI Santa Maria Jogja

15.  ASMI De Santa Jogja

16.  UNILA

 

 

Dokumen ke-3:

KESIMPULAN

Simposium Nasional Ilmuwan Administrasi Negara untuk Indonesia di UNY, 25-26 Maret 2011

Oleh: Dr. Samodra Wibawa

Simposium yang berlangsung selama dua hari ini, yang dibuka oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara Dr. Asmawi  Rewansyah, MSc. mewakili MENPAN, telah membahas 38 kertas kerja yang ditulis oleh para peserta yang berasal dari berbagai kota, yakni Padang, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Purwokerto, Semarang, Surakarta, Yogyakarta dan Kualalumpur. Kertas-kertas kerja tersebut dikelompokkan ke dalam tiga tema: penataan birokrasi, kebijakan publik, dan pemerintahan daerah.

Dalam ceramah-kuncinya Dr. Asmawi menjelaskan sejarah dan anatomi ilmu administrasi negara (di Amerika/Eropa). Negara terdiri dari pemerintah, penduduk dan wilayah. Tugas dari ilmu administrasi negara secara luas adalah menjelaskan bagaimana menata interaksi di antara ketiga komponen ini, dan secara sempit memberikan petunjuk tentang bagaimana pemerintah melayani penduduknya (bagaimana mengorganisasi pemerintah dan memanajemeni masyarakat).

Dari kelompok penataan birokrasi dapat disimpulkan, bahwa kinerja birokrasi perlu terus-menerus ditingkatkan dengan cara memperbaiki kualitas birokratnya, disamping pembenahan struktur dan penganggaran. Rekruitmen harus benar-benar didasarkan pada kemampuan (merit), dilakukan secara transparan dan akuntabel. Perlu dilakukan penjaminan mutu terhadap para pegawai (termasuk pejabat), untuk menjaga tetap tingginya pengetahuan, keterampilan dan tetap baiknya sikap mereka. Selain melalui sertifikasi dan diklat yang diselenggarakan oleh assessment center, mutu pegawai dapat dijaga dengan menyediakan sistem penggajian yang tepat dan melakukan kontrol terus-menerus, termasuk kontrol secara tersembunyi (mistery shopping) serta penegakan reward and punishment secara tegas dan konsisten.

Diakui bahwa upaya perbaikan kualitas pegawai tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial, budaya dan politik yang melingkupinya. Keterlibatan pegawai dalam pilkada, misalnya, dapat merusak upaya ini. Termasuk bahkan affirmative action, di mana pegawai tertentu diperlakukan secara khusus, seringkali menyimpang dan menabrak secara keras norma meritokrasi.

Secara umum dinilai bahwa reformasi birokrasi belum berhasil, jika bukannya belum dilaksanakan secara serius: birokrasi masih tambun, dan belanja untuk birokrasi/pemerintah masih jauh lebih besar dibanding belanja untuk masyarakat. Tampaknya kode etik perlu dirumuskan dan ditegakkan segera, dibarengi dengan pendidikan anti korupsi. Termasuk di sini adalah perbaikan spiritualisme pegawai: kesadaran akan jati diri dan kedekatannya kepada Tuhan. Masih perlu terus-menerus dilakukan kajian terhadap best pracitces yang dijumpai di beberapa lokasi di Indonesia maupun di negara lain.

Sementara itu, sebagai isu khusus, upaya antisipasi bencana perlu diintegrasikan dalam setiap kegiatan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus menyadari potensi bencana, sehingga selalu dalam kondisi siap-siaga, dan bencana yang terjadi harus dikelola secara kreatif.

Selanjutnya kelompok kebijakan publik menyarankan, agar setiap kebijakan publik memenuhi norma sebagai berikut: democratic governance, win-win solution, social justice (termasuk affirmative action, empowerment kelompok lemah), keberlanjutan lingkungan hidup, pemahaman dan penghormatan terhadap sejarah,  disamping kepatuhan terhadap konstitusi. Nilai-nilai ini seringkali memang saling berbenturan, karena kebijakan publik pada umumnya bersifat kompleks: multi-sektor, -dimensi dan –stakeholders. Namun konflik nilai ini dapat diminimalkan, jika para stakeholders khususnya policy makers memiliki good will, dan semua stakeholders berpartisipasi dalam keseluruhan siklus kebijakan yang terjaga transparansinya.

Apalagi dalam masyarakat majemuk multi-kultural, dialog dan konsultasi publik mutlak dilakukan terhadap setiap kebijakan. Dengan ini diharapkan kebijakan publik akan benar-benar bermutu, tidak didominasi oleh elit kekuasaan, diterima secara luas, dan tidak tertolak oleh masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan regulatory impact analysis di satu sisi dan didorong tampilnya para “pemimpin organik” yang menyatukan dan menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat di sisi lain.

Terkait dengan penyebutan di atas, dalam kelompok pemerintahan daerah, simposium mengamati, bahwa musrenbang (musyarawarah perencanaan pembangunan) belum berjalan sesuai harapan yang tertuang dalam prosedur standar kegiatan ini. Masyarakat kebanyakan tidak mampu terlibat di dalamnya, cenderung apatis, sehingga pemerintah lokal mengulang-ulang rencana yang pernah dibuatnya tanpa pernah melakukan evaluasi yang komprehensif. Dalam kaitan ini perlu kiranya dilakukan penguatan kapasitas desa dan kecamatan, bahkan mengubah desa dari local governing community menjadi local state government. Daerah yang telah memiliki sistem administrasi endogen, seperti nagari di Minangkabau, sebaiknya diperlakukan secara khusus/istimewa oleh pemerintah pusat. Desentralisasi di negara kita kiranya harus bhinneka (asimetris): relasi pemerintah pusat-provinsi-kabupaten-desa tidak boleh seragam antar lokasi. [Lain lubuak lain ikannyo, lain ladang lain bilalang.] Selain itu kerjasama antar sistem administrasi pemda perlu didukung untuk pemakmuran rakyat secara lebih cepat. Kerjasama di antara mereka seharusnya tidak birokratis, melainkan kreatif, fleksibel, berdasarkan pada semangat membangun secara kolaboratif dan bersifat networking, sinergis.

Akhirnya, sebagaimana reformasi birokrasi yang belum sukses, otonomisasi provinsi dan kabupaten tampaknya tidak selalu menghasilkan kisah bahagia. Dalam era otonomi sekarang ini tetap saja dijumpai pelayanan publik yang tidak memuaskan, kondisi infrastuktur yang jelek, dan akses warga miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang buruk.

Mengingat masih besarnya masalah negara (yang melekat di dalam masyarakat dan pemerintah) seperti di atas, baik yang sedang maupun akan kita alami, maka peserta simposium bersepakat untuk berhimpun dalam sebuah organisasi yang bernama Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN). Himpunan ini merupakan wadah alternatif bagi ilmuwan AN untuk memberikan sumbangsihnya bagi terciptanya kondisi kehidupan yang dari hari ke hari semakin baik di Indonesia khususnya dan seluruh dunia pada umumnya. Semoga Tuhan memberkati, meridhoi!  **

 

 

Makalah/tulisan yang dimuat dalam situs ini adalah tanggungjawab penulisnya,
dan tidak mencerminkan pendapat organisasi.
Follow us Facebook Twiter Flickr YouTube RSS